Dr. Richard Lee, dokter kecantikan terkenal, kini berada di pusat sidang praperadilan yang menyita perhatian publik. Kuasa hukumnya, termasuk Jefri Simatupang, menyatakan keyakinan tinggi bahwa pihaknya akan memenangkan gugatan ini. Mereka menantang penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 15 Desember 2025 atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan terkait produk serta layanan kecantikan.
Gugatan praperadilan Richard Lee terdaftar dengan nomor 6/Pid.Pra/2026/PN JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak 22 Januari 2026. Tim hukum berargumen bahwa penetapan tersangka cacat prosedur dan tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah. Sidang perdana pada 2 Februari 2026 berlangsung tanpa kehadiran Richard Lee karena sakit, dengan surat keterangan dokter diserahkan. Proses ini menjanjikan analisis mendalam atas legalitas penyidikan polisi. Selain itu, kasus ini mencerminkan perseteruan sengit dengan Doktif (dr. Samira Farahnaz), yang saling melaporkan. Artikel ini mengupas lengkap latar belakang, proses sidang, argumen hukum, serta prospek kemenangan berdasarkan fakta terkini per Februari 2026.
Latar Belakang Perseteruan Richard Lee dan Doktif
Perseteruan bermula dari perbedaan pendapat di dunia kecantikan dan kesehatan. Dr. Richard Lee dikenal sebagai praktisi dan pebisnis produk perawatan kulit serta klinik estetika. Sementara Doktif, dr. Samira Farahnaz, aktif sebagai influencer yang mengkritik praktik kecantikan tidak sesuai standar.
Pada 2 Desember 2024, Doktif melaporkan Richard Lee ke Polda Metro Jaya dengan nomor LP/B/7317/XII/2024/SPKT. Laporan menyoroti dugaan pelanggaran UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Kesehatan terkait klaim produk kecantikan serta layanan treatment yang mungkin menyesatkan konsumen atau melanggar aturan izin praktik.
Richard Lee balas dengan laporan pencemaran nama baik terhadap Doktif pada 6 Maret 2025 (LP/B/779/III/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya). Ia menuduh Doktif menyebarkan informasi palsu soal izin praktik di salah satu kliniknya. Perseteruan ini eskalasi cepat. Doktif ditetapkan tersangka pencemaran nama baik pada 12 Desember 2025, sementara Richard Lee menyusul sebagai tersangka pada 15 Desember 2025.
Kedua pihak menjalani pemeriksaan intensif. Polisi sempat menawarkan mediasi pada 6 Januari 2026 di Polres Metro Jakarta Selatan, namun proses hukum berlanjut karena tidak ada kesepakatan damai. Doktif bahkan menyebut ada tawaran damai senilai Rp5 miliar yang ditolaknya. Situasi ini menunjukkan betapa panasnya rivalitas di kalangan dokter influencer.
Kronologi Penetapan Tersangka dan Pengajuan Praperadilan
Polda Metro Jaya menetapkan Richard Lee sebagai tersangka tepat tiga hari setelah Doktif ditetapkan tersangka. Penyidik mengumpulkan keterangan dari saksi dan bukti terkait produk kecantikan, termasuk klaim manfaat yang diduga melanggar aturan iklan dan izin edar. Richard Lee menjalani pemeriksaan awal sebagai tersangka pada 23 Desember 2025, tapi meminta penjadwalan ulang.
Tim hukum Richard Lee segera mempersiapkan langkah hukum. Mereka mendaftarkan gugatan praperadilan pada 22 Januari 2026. Tujuan utama adalah membatalkan status tersangka karena dinilai tidak sah secara formal dan materil. Polda Metro Jaya menyatakan menghormati hak tersebut dan siap menghadapi di pengadilan. Mereka menunda pemeriksaan lanjutan Richard Lee sambil menunggu putusan praperadilan.
Sidang perdana digelar Senin, 2 Februari 2026. Richard Lee absen dan diwakili kuasa hukum. Agenda awal mencakup pembacaan gugatan dan respons termohon (Polda). Sidang lanjutan berlangsung pada 3 Februari untuk kelengkapan administrasi, diikuti pemeriksaan dokumen pada hari-hari berikutnya. Hingga 5 Februari 2026, pemeriksaan bukti surat dinyatakan selesai oleh majelis hakim. Agenda selanjutnya melibatkan pemeriksaan ahli dan saksi fakta.
Argumen Kuasa Hukum Richard Lee di Sidang Praperadilan
Kuasa hukum Richard Lee, dipimpin Jefri Simatupang, fokus pada dua poin krusial. Pertama, cacat prosedur dalam penyidikan. Mereka berargumen bahwa penyidik tidak memenuhi prosedur KUHAP secara ketat, termasuk dalam pengumpulan alat bukti awal. Kedua, tidak terpenuhinya syarat minimal dua alat bukti yang sah untuk penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.
Tim hukum telah menyiapkan dokumen lengkap, termasuk surat-surat bukti dan analisis hukum. Mereka berencana menghadirkan ahli hukum pidana, ahli kesehatan, serta saksi fakta yang dapat membantah tuduhan pelanggaran konsumen. Selain itu, mereka menekankan bahwa klaim produk Richard Lee telah memenuhi regulasi BPOM dan standar praktik medis yang berlaku.
Jefri Simatupang menyatakan optimisme tinggi setelah sidang awal. Ia menegaskan bahwa pihaknya menjalankan proses sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meski demikian, ia menyerahkan keputusan akhir sepenuhnya kepada majelis hakim. Richard Lee sendiri tidak diwajibkan hadir secara fisik, sehingga absensinya karena sakit tidak memengaruhi kelangsungan sidang.
Alasan Keyakinan Kemenangan Tim Hukum Richard Lee
Optimisme kuasa hukum Richard Lee didasarkan pada beberapa faktor kuat. Pertama, bukti yang dimiliki polisi dinilai belum cukup memenuhi ambang batas dua alat bukti sah. Kedua, ada dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam pemeriksaan awal laporan Doktif. Ketiga, tim siap menghadirkan saksi ahli independen yang dapat mengklarifikasi bahwa produk dan layanan Richard Lee sesuai regulasi.
Selanjutnya, preseden kasus praperadilan serupa menunjukkan pengadilan sering mengabulkan gugatan jika terbukti adanya cacat formil. Tim hukum juga menyoroti transparansi proses. Mereka telah menyerahkan semua dokumen yang diminta majelis hakim. Pemeriksaan bukti surat dinyatakan rampung pada 5 Februari 2026, membuka jalan bagi pemeriksaan ahli yang diharapkan memperkuat posisi mereka.
Namun, tim tetap realistis. Mereka menghindari spekulasi berlebih dan fokus pada bukti serta argumen hukum yang solid. Kehadiran Doktif yang mengawal sidang menambah dinamika, tetapi tidak mengubah substansi perkara.
Respons Polda Metro Jaya dan Pihak Doktif
Polda Metro Jaya melalui juru bicaranya menyatakan menghormati hak praperadilan Richard Lee. Mereka siap membuktikan keabsahan penetapan tersangka dengan menyajikan alat bukti yang dimiliki. Penundaan pemeriksaan tersangka menunjukkan sikap kooperatif sambil menunggu putusan pengadilan.
Di sisi lain, Doktif aktif terlibat. Ia hadir di sidang awal dan mengajukan permohonan pengawasan serta pemantauan ke Komisi Yudisial (KY) pada akhir Januari 2026. Doktif menilai langkah praperadilan sebagai strategi yang telah diprediksi sejak awal dan menyinggung dugaan sikap manipulatif dari pihak Richard Lee. Ia menolak tawaran damai dan menegaskan bahwa kasus ini melibatkan perlindungan konsumen yang lebih luas.
Pemahaman Hukum Praperadilan di Indonesia
Praperadilan merupakan mekanisme pengujian sahnya penangkapan, penahanan, atau penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 77-83 KUHAP. Tujuan utamanya melindungi hak asasi manusia dari penyidikan yang sewenang-wenang. Pemohon harus membuktikan bahwa tindakan penyidik melanggar prosedur atau tidak didasari bukti cukup.
Dalam praktik, hakim praperadilan memeriksa dokumen penyidikan, mendengar keterangan saksi ahli, dan memutus dalam waktu singkat. Putusan biasanya bersifat final dan mengikat. Jika dikabulkan, status tersangka batal dan penyidikan dihentikan. Kasus Richard Lee menjadi contoh bagaimana praperadilan sering digunakan dalam kasus-kasus profil tinggi yang melibatkan selebriti atau influencer.
Potensi Dampak dan Implikasi Kasus Ini
Jika tim hukum Richard Lee menang, status tersangkanya batal. Ini akan memulihkan nama baiknya dan membuka peluang gugatan balik atas dugaan malpraktek penyidikan. Namun, kasus Doktif tetap berjalan terpisah. Kemenangan praperadilan juga dapat menjadi preseden bagi kasus perlindungan konsumen di industri kecantikan.
Sebaliknya, jika gugatan ditolak, Richard Lee menghadapi penyidikan lanjutan yang berpotensi ke pengadilan pidana. Dampaknya meluas ke reputasi bisnis klinik dan produknya. Publik pun semakin sadar pentingnya regulasi ketat di sektor kecantikan. Kasus ini mendorong diskusi tentang etika profesi dokter influencer dan batas kritik di media sosial.
Update Terkini Sidang Praperadilan Richard Lee
Per 5 Februari 2026, sidang memasuki tahap pemeriksaan ahli dan saksi fakta setelah dokumen dinyatakan lengkap. Richard Lee absen lagi di beberapa sesi karena alasan kesehatan, tetapi kuasa hukumnya tetap aktif. Pihak termohon (Polda) menyampaikan respons mereka secara tertulis dan lisan. Sidang berjalan lancar tanpa insiden berarti, meski pengawasan dari KY diminta oleh Doktif.
Proses ini diperkirakan mencapai putusan dalam waktu dekat, sesuai karakter praperadilan yang cepat. Masyarakat menantikan hasil akhir yang diharapkan adil dan transparan bagi kedua belah pihak.
Kesimpulan
Praperadilan Richard Lee menyoroti pentingnya pengawasan hukum atas penetapan tersangka. Kuasa hukumnya tetap optimis berkat argumen cacat prosedur dan kurangnya bukti minimal. Proses sidang yang sedang berlangsung menjanjikan kejelasan atas legalitas penyidikan Polda Metro Jaya. Kasus ini bukan hanya soal dua dokter, melainkan juga perlindungan konsumen dan hak tersangka dalam sistem peradilan Indonesia. Pantau terus perkembangannya untuk memahami dampak lebih luas terhadap industri kecantikan dan etika profesi medis.
Praperadilan Richard Lee menjadi pelajaran berharga tentang keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu.
