Anda pernah mendengar klaim pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi yang solid? Angka pengangguran turun, investasi mengalir deras, dan konsumsi rumah tangga meningkat. Namun, di balik angka-angka itu, jutaan pekerja Indonesia masih bergulat dengan upah rendah, tanpa jaminan sosial, dan kondisi kerja yang tidak aman. Inilah esensi dari pekerjaan layak yang terancam oleh pertumbuhan ekonomi semu. Konsep ini bukan sekadar istilah akademis, melainkan realitas yang memengaruhi jutaan keluarga di seluruh negeri.
Pekerjaan layak, seperti yang didefinisikan oleh International Labour Organization (ILO), mencakup pendapatan yang cukup, lingkungan kerja aman, dan kesempatan berkembang. Sayangnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia sering kali hanya tampak mengesankan di permukaan. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi tumbuh 5,11 persen sepanjang 2025, dengan kuartal IV mencapai 5,39 persen. Namun, sektor informal mendominasi, menyerap hampir 59 persen tenaga kerja tanpa perlindungan memadai. Artikel ini mengupas akar masalah, dampaknya, dan jalan keluar menuju pekerjaan layak yang lebih inklusif.
Kita akan bahas definisi dasar, potret ketenagakerjaan terkini, penyebab semuanya, hingga rekomendasi praktis. Dengan pemahaman ini, Anda bisa melihat mengapa pertumbuhan semata tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah transformasi struktural untuk memastikan setiap pekerja mendapatkan haknya.
Memahami Konsep Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Semu
Pekerjaan layak bukan hanya soal gaji bulanan. ILO merumuskan empat pilar utamanya: kesempatan kerja penuh, hak pekerja, perlindungan sosial, dan dialog sosial. Di Indonesia, ini selaras dengan Tujuan 8 Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pertumbuhan inklusif dan pekerjaan produktif.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi semu merujuk pada ekspansi yang tidak berkelanjutan. PDB naik, tapi manfaatnya tidak merata. Contohnya, investasi asing sering kali menciptakan lapangan kerja sementara di sektor ekstraktif, bukan yang berkualitas tinggi. Hasilnya? Ekonomi tumbuh, tapi pekerja tetap rentan.
Perbedaannya jelas. Pertumbuhan sejati menciptakan pekerjaan formal dengan upah layak. Sebaliknya, pertumbuhan semu bergantung pada sektor informal yang menyumbang 57-59 persen tenaga kerja. Ini mencerminkan kegagalan kebijakan dalam menyerap tenaga kerja ke sektor produktif.
Selain itu, pandemi COVID-19 memperburuk situasi. Banyak usaha kecil gulung tikar, mendorong orang ke pekerjaan gig economy yang minim regulasi. Kini, dengan pemulihan ekonomi, tantangan ini tetap ada. Tanpa intervensi, pekerjaan layak akan terus menjadi mimpi bagi sebagian besar masyarakat.
Potret Ketenagakerjaan Indonesia di Tahun 2025
Data BPS Februari 2025 mengungkap fakta mencengangkan: 59,4 persen pekerja berstatus informal. Angka ini naik dari tahun sebelumnya, meski tingkat pengangguran terbuka turun menjadi sekitar 4,85 persen. Artinya, lebih banyak orang bekerja, tapi di kondisi yang kurang layak.
Sektor informal mendominasi di pedesaan dan kota kecil. Petani, pedagang kaki lima, dan driver ojek online sering kali bekerja lebih dari 48 jam seminggu tanpa cuti atau asuransi. Indikator Pekerjaan Layak 2024 dari BPS menunjukkan hanya sebagian kecil pekerja yang memenuhi standar jam kerja ideal dan pendapatan cukup.
Di sisi lain, pekerja formal seperti di manufaktur atau jasa keuangan lebih baik. Namun, mereka hanya 42 persen dari total angkatan kerja. Perempuan dan pemuda paling terdampak, dengan tingkat partisipasi yang rendah dan kesenjangan upah yang mencolok.
Selain itu, underemployment—pekerja yang bekerja kurang dari potensinya—masih tinggi. Ini menjelaskan mengapa pertumbuhan 5,11 persen tahun 2025 tidak dirasakan luas. Konsumsi rumah tangga naik, tapi banyak yang bergantung pada pinjaman untuk bertahan.
Penyebab Utama Pertumbuhan Ekonomi yang Semu
Struktur ekonomi Indonesia menjadi biang kerok. Lebih dari 90 persen usaha adalah UMKM, yang sering kali informal dan minim produktivitas. Ekonomi bergantung pada komoditas seperti sawit dan nikel, yang rentan fluktuasi harga global.
Kebijakan ketenagakerjaan juga bermasalah. Undang-Undang Cipta Kerja memang memudahkan investasi, tapi kritik muncul karena melemahkan perlindungan pekerja. Upah minimum regional sering kali tidak terlaksana di sektor informal, di mana aturan tidak mengikat.
Selanjutnya, mismatch keterampilan memperburuknya. Lulusan universitas kesulitan menemukan pekerjaan sesuai jurusan, sementara industri kekurangan tenaga terampil. Pendidikan vokasi belum optimal, meninggalkan jutaan pemuda di pekerjaan rendah skill.
Faktor eksternal seperti geopolitik global juga berperan. Perang dagang dan inflasi membuat investor ragu, sehingga lapangan kerja formal stagnan. Hasilnya, pertumbuhan didorong oleh konsumsi domestik yang rapuh, bukan fondasi industri kuat.
Dampak Pertumbuhan Semu terhadap Pekerjaan Layak
Dampak pertama adalah ketidaksetaraan. Pekerja informal kehilangan akses kesehatan dan pensiun, meningkatkan risiko kemiskinan. Data ILO menunjukkan informalitas menghambat produktivitas nasional secara keseluruhan.
Selain itu, kesehatan mental pekerja terganggu. Kerja tanpa jaminan menciptakan stres kronis, terutama di kalangan gig worker. Kasus PHK massal di sektor teknologi tahun lalu memperlihatkan kerentanan ini.
Ekonomi secara makro juga menderita. Tanpa pekerjaan layak, konsumsi jangka panjang lemah. Ini menghambat pertumbuhan berkelanjutan, bertentangan dengan SDGs 8 yang Indonesia komitmenkan.
Contoh nyata: Di sektor pertanian, petani kecil sering menjual hasil panen di bawah harga wajar karena rantai pasok tidak adil. Ini memperburuk siklus kemiskinan antargenerasi.
Studi Kasus: Sektor Informal dan Gig Economy di Indonesia
Ambil contoh driver ojek online di Jakarta. Mereka menyumbang pertumbuhan jasa, tapi tanpa status karyawan tetap. Upah harian fluktuatif, dan platform seperti Gojek atau Grab jarang memberikan tunjangan penuh.
Studi dari World Bank menyoroti bahwa 80 persen pekerjaan baru sejak 2018 berasal dari usaha rumah tangga informal. Ini menciptakan ilusi penciptaan kerja, tapi tanpa kualitas.
Di pedesaan Jawa, buruh tani menghadapi musim kemarau yang panjang tanpa asuransi. Pertumbuhan ekspor sawit menguntungkan korporasi, tapi pekerja lokal tetap miskin.
Kasus serupa di manufaktur tekstil menunjukkan eksploitasi perempuan pekerja shift malam. Meski kontribusi PDB signifikan, kondisi kerja sering melanggar standar ILO.
Langkah Strategis Menuju Pekerjaan Layak yang Berkelanjutan
Pemerintah harus memprioritaskan formalisasi ekonomi. Insentif pajak untuk UMKM yang beralih ke formal bisa mempercepat proses ini. Selain itu, perluas program pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri.
Investasi di infrastruktur digital juga krusial. Ini membuka akses pasar bagi pekerja informal, meningkatkan pendapatan mereka secara bertahap.
Pendidikan menjadi kunci. Integrasikan kurikulum kewirausahaan sejak dini untuk mengurangi ketergantungan pada pekerjaan rendah skill. Kerja sama dengan swasta bisa menciptakan apprenticeship program yang efektif.
Akhirnya, perkuat pengawasan ketenagakerjaan. Tingkatkan anggaran untuk inspeksi lapangan, pastikan upah minimum ditegakkan di semua sektor.
Peran Bersama Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat
Pemerintah berperan sebagai regulator. Revisi kebijakan harus fokus pada inklusi, bukan hanya pertumbuhan angka. Anggaran dana desa bisa dialokasikan untuk BUMDes yang menciptakan pekerjaan layak lokal.
Swasta, terutama korporasi besar, harus adopsi praktik ESG. Ini termasuk rantai pasok yang adil dan program CSR untuk pelatihan pekerja. Contoh sukses: Perusahaan teknologi yang bermitra dengan UMKM untuk digitalisasi.
Masyarakat sipil dan serikat pekerja berperan advokasi. Kampanye kesadaran bisa mendorong pekerja menuntut hak mereka. Kolaborasi tripartit, seperti yang diusung ILO, menjadi model ideal.
Dengan sinergi ini, Indonesia bisa beralih dari pertumbuhan semu ke model inklusif. Hasilnya bukan hanya PDB lebih tinggi, tapi juga kesejahteraan yang merata.
Pertumbuhan ekonomi semu telah lama mengancam pekerjaan layak di Indonesia. Data BPS dan ILO menegaskan bahwa tanpa perubahan, jutaan pekerja akan terus tertinggal. Namun, dengan kebijakan berani dan kolaborasi, kita bisa mewujudkan visi SDGs 8 yang sesungguhnya.
Sekarang saatnya bertindak. Dukung inisiatif lokal yang mempromosikan pekerjaan layak, dan tuntut akuntabilitas dari pemimpin. Masa depan ketenagakerjaan Indonesia bergantung pada pilihan kita hari ini.
